Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8% Menurut Laporan Naional Terbaru

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) resmi mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024. Hasil survei yang dilakukan pada 514 kabupaten/kota di 38 provinsi, menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional menurun menjadi 19,8%, lebih rendah dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 20,1%. Penurunan ini menjadi capaian penting dalam upaya percepatan penurunan stunting secara nasional, sekaligus memberi optimisme terhadap target jangka menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Jika pada tahun 2023 prevalensi stunting masih di angka 21,5%, maka capaian 2024 menandai penurunan sebesar 1,7% poin dalam satu tahun terakhir.[1]

Menuju Target 14,2% pada 2029

Capaian 2024 ini dinilai memberi angin segar bagi pencapaian target jangka panjang pemerintah, yaitu menurunkan stunting menjadi 14,2% pada tahun 2029. Meski demikian, tantangan masih besar. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia masih harus menurunkan angka stunting sebesar 7,3% poin dalam lima tahun ke depan. Upaya ini membutuhkan percepatan, konsistensi, dan penguatan intervensi, khususnya di daerah dengan prevalensi tinggi.[2]

Strategi Nasional: Pencegahan Sejak Pra-Kelahiran

Pemerintah melalui Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas P3S) yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Wakil Presiden menekankan pendekatan pencegahan sejak masa pra-kelahiran. Pendekatan ini mencakup 11 intervensi spesifik, khususnya untuk remaja putri dan ibu hamil, yaitu: pemberian minimal 90 tablet tambah darah (TTD) pada ibu hamil, pemberian ASI eksklusif (0–5 bulan), pemberian MPASI sesuai usia (6–23 bulan), pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi dasar lengkap (IDL) pada balita, pelayanan KB pasca persalinan, pelayanan antenatal care (ANC) berkualitas, persalinan di fasilitas kesehatan, konseling gizi dan kesehatan pada ibu hamil, suplementasi gizi ibu hamil dengan status kurang energi kronis (KEK), serta penanganan balita gizi kurang dan gizi buruk. Selain itu, terdapat 9 intervensi sensitif yang mendukung percepatan penurunan stunting melalui sektor non-kesehatan, yaitu: akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pendampingan keluarga berisiko stunting, edukasi masyarakat tentang stunting, program bantuan sosial untuk keluarga miskin, pendidikan usia dini dan dasar yang berkualitas, akses terhadap pangan bergizi, serta peningkatan ketahanan pangan rumah tangga.[1]

Kesimpulan

Data SSGI digunakan sebagai basis kebijakan nasional, alat pemantauan program, dan referensi dalam menentukan wilayah prioritas intervensi. Dengan demikian, program yang dijalankan diharapkan dapat semakin tepat sasaran dan berdampak nyata bagi penurunan angka stunting di Indonesia. Bagi dokter anak dan tenaga kesehatan, pemahaman terhadap capaian dan strategi nasional ini sangat penting untuk memperkuat peran mereka dalam skrining dini, pemantauan tumbuh kembang, edukasi gizi, serta rujukan kasus berisiko tinggi. Integrasi layanan klinis dengan intervensi spesifik dan sensitif akan menjadi kunci dalam menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan di lini pelayanan kesehatan primer maupun rujukan.

Daftar Pustaka

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024: SSGI dalam Angka – Rilis Nasional. Jakarta: BKPK Kemenkes RI; 2024.
2. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Prevalensi Stunting Indonesia Turun ke 19,8%. 2024. Available from: https://stunting.go.id/prevalensi-stunting-indonesia-turun-ke-198/